KUALA KAPUAS – Komitmen memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan di Kabupaten Kapuas. Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Kapuas masa bakti 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Sabtu (14/6/2025) dalam sebuah seremoni khidmat yang berlangsung di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua DEKOPINWIL Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, disusul pengukuhan langsung oleh Bupati Kapuas, H. Muhammad Wiyatno.
Dalam sambutannya, Bupati Wiyatno menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para pengurus baru. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta semangat kolaborasi dalam menjalankan amanah demi kemajuan koperasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kapuas.
“Kami percaya bahwa koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sarana membangun kemandirian dan keadilan sosial. Pemerintah daerah akan terus mendukung setiap langkah dan inisiatif strategis dari DEKOPINDA,” ujar Wiyatno.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi merupakan kunci penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua DEKOPINDA Kapuas terpilih, Ardiansah, menyampaikan tekad untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Ia menekankan pentingnya dukungan nyata dari berbagai pihak untuk memperkuat posisi koperasi di tengah tantangan zaman.
“Kami tidak hanya fokus pada pengembangan organisasi, tetapi juga ingin menjadikan koperasi sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut,” ujar Ardiansah.
Ia juga mengajak seluruh pengurus dan pelaku koperasi di Kapuas untuk bergerak bersama, membangun ekosistem koperasi yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dengan pelantikan ini, diharapkan DEKOPINDA Kapuas mampu mengambil peran lebih strategis dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta menjadi mitra aktif pemerintah dalam pembangunan daerah.(*)